PPK BUNGBULANG

BANDUNG, KOMPAS.com - Memasuki hari terakhir pendaftaran peserta Pilkada Jawa Barat, Sabtu (10/11/2012) ini, sebanyak empat pasang dijadwalkan datang hari ini. Keempatnya berasal dari jalur partai politik.

Mereka adalah Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, Dede Yusuf-Lex Laksamana, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, dan Irianto MS Syafiuddin. Nama-nama tersebut belum dipastikan, sampai mereka benar-benar mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

Menurut pantauan Kompas, kantor KPU Jabar sudah dipadati oleh pendukung calon meski belum memakai atribut khusus. Petugas KPU juga menanti di lobi depan. Sementara itu, mars Pilgub Jabar sengaja diputar kencang dan diulang-ulang.

Masa pendaftaran peserta sebetulnya dimulai sejak 4 November 2012. Pendaftar pertama justru calon perorangan yakni Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib pada hari Selasa (7/11/2012).

source

Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jabar telah dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar sejak tanggal 4 November lalu. Pendaftaran untuk calon pemimpin 42 juta warga Jabar ini akan berakhir pada 10 November nanti atau hanya tinggal sehari lagi.

Namun hingga dua hari sebelum penutupan, baru pasangan dari perseorangan atau independen Dikdik Mulyana Arief Mansur-Cecep Nana Surayana Toyib (Dikdik-Toyib) yang telah mendaftar.

Sedangkan pasangan calon dari partai politik, belum ada satu pun yang menyambangi Kantor KPU Jabar di Jalan Garut Kota Bandung. Padahal sejak awal diumumkannya waktu pendaftaran pasangan calon, KPU sudah mewanti-wanti agar parpol atau calon independen tidak semua mendaftar di masa injury time.

Dari tiga partai besar di Jabar, plus calon petahana, semuanya memilih last minutes untuk mendaftarkan diri. Parpol penguasa yang dipastikan mengusung Wagub Jabar Dede Yusuf dan mantan Sekda Jabar Lex Laksamana, rencananya baru mendaftar ke KPU pada Jumat hari ini.

Demikian pula dengan jagoan PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng yang berpasangan dengan pegiat antikorupsi, Teten Masduki, rencananya hari ini juga mendaftar.

Sedangkan sang petahana, Ahmad Heryawan yang akan diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini masih belum membocorkan siapa calon pendampingnya untuk bertarung memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur Jabar periode 2013-2018.

Juga belum mau menyebutkan kapan akan mendaftar, kendati pernah mengatakan tak akan mendaftar di menit-menit terakhir.

Selain soal itung-itungan hari baik, keterlambatan mendaftar juga memang disebabkan alotnya penentuan calon wakil gubernur, seperti dialami Yance. Maklum, bisa dibilang semua calon menginginkan posisi Jabar 1 alias gubernur, tidak ada yang dengan sadar dan karena keinginan sendiri ingin jadi wakilnya gubernur.

Dede Yusuf misalnya. Setelah lima tahun menjabat wagub Jabar, memilih untuk bercerai dan bertarung dengan pasangannya pada Pilgub Jabar 2008 lalu, Ahmad Heryawan.

Akhirnya Aher pun harus mencari pendamping lain untuk pilkada. Juga Teten yang pada awal-awal kemunculannya memproklamirkan diri untuk jadi Jabar I.

Di luar alotnya penentuan calon orang kedua di Provinsi Jabar ini, kita masyarakat hanya bisa berharap Pilgub Jabar nanti bisa menghasilkan gubernur dan wakil gubernur yang bisa membawa kemajuan bagi Jabar.

Source

(ANTARA News) - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti berpendapat pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, secara langsung harus dipertahankan sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat.

"Pilkada langsung perlu dipertahankan sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat," kata Ikrar di sela seminar "Evaluasi Kritis Pemilihan Kepala Daerah Era Reformasi" yang digelar FISIP Universitas Riau, di Pekanbaru, Jumat.

Menurut profesor riset di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, pemilu langsung diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nurani.

Soal biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pemilu langsung, menurut Ikrar, hal itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung.

"Mustahil bagi seorang calon kepala daerah untuk tidak mengeluarkan ongkos politik yang cukup besar," katanya.

Untuk pembayaran uang saksi saja ongkos yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Ia tidak sependapat dengan anggapan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung hanya menyuburkan praktik politik uang. Menurutnya, politik uang tidak selalu berkorelasi dengan pilihan masyarakat.

"Rakyat mungkin tetap akan menerima uang yang diberikan calon kepala daerah dalam berkampanye, akan tetapi belum tentu mau menjatuhkan pilihan yang salah," katanya.

Terpilihnya Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama secara meyakinkan di Pilkada DKI Jakarta mengalahkan Fauzi Bowo yang merupakan calon petahana merupakan contoh bagaimana rakyat memilih pemimpin yang mereka kehendaki.

Menurut Ikrar, warga Jakarta telah memberi contoh yang baik bagi rakyat di seluruh Indonesia bahwa pelaksanaan pilkada bukan sesuatu yang membosankan, menyebalkan, atau menyeramkan, melainkan sesuatu yang menarik dan menyenangkan.

"Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Pilkada Jakarta dapat dijadikan barometer pelaksanaan pilkada lainnya di Indonesia yang akan mencapai sekitar 100 pilkada gubernur, bupati, dan walikota pada 2014--2015.

source