PPK BUNGBULANG

Pengecekan Logistik Pilgub Jabar 2013 di PPK Bungbulang

Pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2013 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 untuk memilih Gubernur Jawa Barat periode 2013–2018. Terdapat lima pasang kandidat yang bersaing dalam pemilihan umum ini, yaitu Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Dede Yusuf dan Lex Laksamana yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Dikdik Mulyana Arief Mansur dan Cecep Nana Suryana Toyib yang berlaga secara independen; Irianto MS Syafiuddin dan Tatang Farhanul dari Partai Golkar; dan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).







selengkapnya » Pengecekan Logistik Pilgub Jabar 2013 di PPK Bungbulang

Prediksi Pilgub Jawa Barat Versi LSI


REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pilgub Jawa Barat, yang akan digelar 24 Februari 2013 nanti diprediksi akan berjalan cukup ketat. Karena, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi memprediksi tiga pasangan akan bersaing ketat di Pilgub Jabar 2013.

Tiga pasangan tersebut adalah Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, Dede Yusuf-Lex Laksamana, dan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

"Dari lima pasangan yang ada, tiga pasangan calon relatif berpotensi menang. Aher, Dede dan Rieke. Tiga pasangan calon ini yang punya peluang menang di Pilgub Jabar," ujar Burhanuddin, usai diskusi 'Menuju Pilpres 2024 yang Lebih Berkualitas' di Unpad, Kamis (20/12).

Burhanuddin menilai, tiga nama tersebut memiliki kelebihan tersendiri. Ketiganya, memiliki modal popularitas dan elektabilitas yang lebih unggul ketimbang calon lainnya.

Sumber : Republika
selengkapnya » Prediksi Pilgub Jawa Barat Versi LSI

Gelar debat pilgub, KPU Jabar anggarkan Rp 1,5 miliar


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat akan melakukan tiga kali debat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Tiga kali debat, rencananya akan ditayangkan TV Nasional yang berbeda. KPU pun menganggarkan Rp 1,5 miliar.

"Kita sudah menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk tiga kali debat calon yang rencananya akan ditayangkan TV Nasional," kata Ketua Pokja Kampanye KPU Jabar, Teten Setiawan di kantor KPU Jabar, Sabtu (5/1).

Menurutnya, KPU sudah sepakat kerjasama dengan Metro TV yang dilakukan 8 Februari di studio. Sedangkan dua TV lainnya masih proses negosiasi, yakni TV One di salah satu hotel di Bandung, dan Kompas TV yang dilangsungkan di Kampus Unpad, Bandung.

"Kita memang menganggarkan uang sebesar itu, tapi dengan TV kita usahakan gratis, kita sudah sepakat dengan Metro TV gratis, sedangkan dua TV lainnya kita masih nego," ungkapnya.

Kalau pun dikenakan biaya, itu bukan biaya kepentingan siaran langsung. "Paling biaya konsumsi dan sewa tempat, itu pun kalau tempatnya di tempat umum. Kalau di studio itu gratis," katanya.

Hingga kini pihaknya masih mengusahakan, ketiga siaran langsung debat Pilgub Jabar itu bisa gratis. Sebab dia mengaku, tayangan debat akan mendapat peringkat tinggi, dan pemasukan iklan yang cukup banyak.

"Saya yakin acara debat pilgub akan menyedot perhatian masyarakat luas, 32 juta pemilih di Jabar itu luar biasa. Ini bisa sekelas pilpres di suatu negara," terangnya.

"Melalui penjelasan, setelah kami sentuh kayaknya TV ini tertarik juga," tambahnya.

Sehingga jika tayangan di gratiskan, anggaran Rp 1,5 miliar bisa dihemat dan kembali di masukan ke Kas KPU Jabar untuk kebutuhan lainnya.

"Pokoknya kita masukan ke kas daerah, dan bisa digunakan untuk kepentingan lainnya," jelasnya.

Debat Pilgub Jabar 2013 ini KPU akan menyelenggarakan di sela-sela masa kampanye, 7-20 Februari 2013. Formatnya berbeda-beda dari setiap tayangannya. Ada yang terbuka dan tertutup.

Adapun Cagub/Cawagub Jabar yang siap menjual programnya adalah, Didik Muliana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib nomor urut (1), Irianto MS. Syafiuddin (Yance)-Tatang Farhanul Hakim (2), Dede Yusuf-Lex Laksamana (3), Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar (4), dan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (5).

Sumber : Merdeka

selengkapnya » Gelar debat pilgub, KPU Jabar anggarkan Rp 1,5 miliar

Sundapil Versi 1.4.8b (Revisi)


Pemutakhiran APLIKASI SUNDAPIL bertujuan untuk 'menambal' kekurangan dari versi  sebelumnya serta melengkapi fitur-fitur yang belum di versi terdahulunya.



Mengenai keunggulan serta fitur baru yang ada di versi 1.4.8b (Revisi) diantaranya ialah :
  1. Bisa mengubah RT dan RW, Dusun dan Alamat sekaligus secara banyak
  2. Rekap data pemilih tambahan
  3. Bisa mengubah bukan data ganda sekaligus secara banyak
  4. Di menu Ubah di isian penyandang cacat, ada pilihan tidak penyandang cacat, untuk mengubah status penyandang cacat seseorang
  5. Untuk data pemilih yang ada Nomor KKnya, ada rekap jumlah penyandang cacat per TPS, bertujuan untuk mengetahui pemetaan serta kebutuhan logistik untuk pemilih yang berkebutuhan khusus
  6. Ada rekap jumlah per KK, 
  7. Menambah TPS Khusus (Lapas, dll)
  8. Hasil Print Out (PDF) yang sudah sesuai dengan Dipa Anggaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yaitu (hal 1: 20 Hak Pilih, hal 2 dst: 25 Hak Pilih)
  9. dan lain-lain.

Download Sundapil Versi 1.4.8b (Revisi) (klik disini)

**********
selengkapnya » Sundapil Versi 1.4.8b (Revisi)

KPU Jabar Merasa Mesra dengan Panwaslu


Bandung - KPU Jabar membantah jika selama ini Panwaslu Jabar sering tidak dianggap. KPU Jabar malah menyatakan hubungannya selama ini dengan Panwaslu baik-baik saja.

"Saya merasa mesra dengan Panwaslu," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat saat dihubungi via ponsel, Selasa (27/11/2012).

Menurutnya, KPU dan Panwaslu memang harus bersinergi. Namun ada hal-hal tertentu yang memang bukan ranah Panwaslu.

Misalnya dalam proses verifikasi berkas persyaratan pasangan calon. Dalam verifikasi, tugas Panwaslu hanya mengawasi, bukan ikut memverifikasi. "Tugas mereka kan mengawasi," imbuhnya.

Dalam tes kesehatan misalnya, Panwaslu tidak perlu terlibat langsung atau masuk dalam ruang pemeriksaan. "Apalagi Panwaslu bukan ahlinya," ungkap Yayat.

Soal hasilnya, IDI juga akan menyerahkan hasil tes kesehatan ke KPU dan bisa dilihat oleh Panwaslu. Sementara soal sulitnya Panwaslu mendapatkan data, diakui Yayat memang ada hal tertentu yang tidak diberikan KPU.

"Kalau untuk melihat data silahkan saja, tapi tidak boleh dibawa," tegasnya.

Sementara soal tim dokter RSHS yang tidak menandatangani berkas dari Panwas Sukajadi, Yayat menyebut itu bukan jadi kewajiban tim dokter. "Tim dokter tidak wajib menandatangani," paparnya.

Ke depan, ia berharap sinergitas antara KPU dan Panwaslu makin berjalan baik. Sehingga pelaksanaan Pilgub Jabar berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

(ors/ern - source)
selengkapnya » KPU Jabar Merasa Mesra dengan Panwaslu